Sekayu – Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 telah resmi memperkenalkan perubahan penting terhadap PP Nomor 37 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika pasar kerja dan kebutuhan pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Salah satu perubahan paling signifikan terletak pada Pasal 21. Dalam aturan sebelumnya, peserta JKP hanya mendapatkan manfaat uang tunai sebesar 45% dari upah mereka selama tiga bulan pertama setelah PHK, yang kemudian turun menjadi 25% untuk tiga bulan berikutnya. Namun, dengan adanya PP No. 6 Tahun 2025, peserta kini akan menerima 60% dari upah mereka secara penuh selama enam bulan ungkap Herryandi Sinulingga,AP Selaku Kadisnakertrans Muba, Selasa (2/12).

Lanjutnya Dengan jangka waktu pemberian yang tetap sama, yaitu maksimal selama enam bulan, kenaikan signifikan dalam besaran manfaat menjanjikan dukungan finansial yang jauh lebih baik, memungkinkan pekerja untuk menjaga kualitas hidup mereka saat mencari pekerjaan baru.
Perubahan ini tidak hanya berdampak positif bagi pekerja, tetapi juga bermanfaat bagi pengusaha.  Jelas Sinulingga. 

Herryandi Sinulingga Menambahkan bahwa, Pekerja akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik, sehingga dapat berfokus mencari pekerjaan baru tanpa merasa tertekan secara finansial. Selain itu, pengusaha yang mematuhi ketentuan ini dapat menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas di tempat kerja.

Kewajiban pengusaha juga diatur dalam PP ini. Mereka diwajibkan untuk menyelesaikan semua kewajiban iuran dan denda, meskipun manfaat JKP sudah dicairkan. Jika terdapat tunggakan pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) lebih dari tiga bulan berturut-turut dan terjadi PHK, maka pengusaha wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai sebesar 60% dari upah karyawan kepada peserta JKP.

 Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Musi Banyuasin, Herryandi Sinulingga, menekankan pentingnya langkah ini. Kami sangat berharap seluruh perusahaan di Musi Banyuasin dapat memahami dan segera mengimplementasikan ketentuan baru ini. 

Hal ini bukan hanya untuk kepentingan hukum, tetapi juga demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih melindungi para pekerja.
Kepada seluruh pekerja, kami mengimbau agar segera melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dan BPJS Ketenagakerjaan setelah mengalami PHK. Ini penting agar Anda dapat mengakses hak manfaat JKP sesuai dengan ketentuan yang terbaru.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muba Ahmad Nizam Farabi menjelaskan bahwa kepesertaan JKP akan otomatis apabila memenuhi persyaratan kepesertaan yaitu:  Warga Negara Indonesia, Belum mencapai usia 54 tahun saat mendaftar, mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baik PKWT maupun PKWTT, Peserta Perusahaan Skala Besar dan Menengah mendaftar pada 5 program Jaminan  Sosial (Jaminan  Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional), Peserta Perusahaan Kecil dan Mikro mendaftar pada 4 program Jaminan Sosial (Jaminan  Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kesehatan Nasional)

Sesuai dengan PP 6 Tahun 2025, iuran program JKP berasal dari iuran pemerintah pusat (0,22%) dan rekomposisi iuran JKK (0,24%) sehingga tidak ada tambahan iuran yang perlu di setorkan oleh perusahaan maupun pekerja.

Selanjutnya Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Ahmad Nizam Farabi menginformasikan bahwa kriteria penerima manfaat JKP adalah Pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Yang bukan termasuk PHK / bukan penerima manfaat JKP yaitu Pekerja yang mengundurkan diri, mengalam cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, PKWT yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, BPJS Ketenagakerjaan  menghimbau seluruh Badan Usaha khususnya di wilayah Musi Banyuasin untuk bisa mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan skala usahanya sehingga pekerja yang berada di perusahaan bisa secara otomatis mengikuti program JKP dan mendapatkan manfaat JKP untuk dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja mengalami kehilangan pekerjaan dikarenakan PHK