DISNAKERTRANS MUBA

  Tim IJBNet Tinjau Langsung UPTD BLK Disnakertrans  Muba  SEKAYU – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menunjukkan keseriusan dalam membuka peluang kerja internasional bagi pemuda-pemudi Musi Banyuasin Kedepannya. Hal ini dibuktikan dengan menerima kunjungan audiensi dari Indonesia Japan Business Network (IJBNet), sebuah organisasi yang fokus pada fasilitasi kolaborasi bisnis dan pengiriman SDM ke Jepang. Audiensi ini dilaksanakan pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Kantor Disnakertrans Muba.  Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, AP, sebut pertemuan hari ini diwakili oleh Sekretaris Dinas, Juanda, S.E., M.Si. Rombongan IJBNet yang hadir dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Suyoto Rais, didampingi Direktur Eksekutif Solihin, dan Ketua DPD IJBNet Sumatera Selatan, Kailani. Kami Disnakertrans Muba membuka pintu seluas luasnya Kerjasama untuk menciptakan SDM Unggul Muba dan terus berupaya menurunkan angka pengguguran Muba Meluli Program Disnakertrans Muba cipta lapangan kerja bersama seluruh stakeholder terkait baik melalui APBN, APBD Maupun CSR Perusahaan, untuk mewujudkan program dan visi misi Bupati Muba HM Toha Tohet bersama Wakil Bupati Kyai Abdur Rohman Husen “ Muba Maju Lebih Cepat “ dan Masyarakat Muba Sejahtera Tegas Sinulingga. Selasa (9/12)  Kunjungan ini bertujuan mematangkan persiapan program Rekrutmen Magang-Kerja ke Jepang, dengan fokus utama melihat langsung kesiapan Balai Latihan Kerja (BLK) Muba dalam menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten. Dari pihak Disnakertrans Muba, audiensi juga dihadiri oleh Kepala BLK Sekayu, Fairuz, serta sejumlah pejabat fungsional Pengantar Kerja dan staf dari BLK. Fokus pada Diklat Bahasa dan Budaya Jepang Fokus utama IJBNet adalah menjajaki sinergi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Sekayu, terutama pada program Diklat Bahasa dan Budaya Jepang.  Hal ini menunjukkan keseriusan organisasi dalam memastikan kesiapan calon peserta, baik dari segi keterampilan teknis maupun penguasaan bahasa dan budaya yang merupakan kunci sukses magang di Jepang. Sekretaris Disnakertrans Muba, Juanda, S.E., M.Si., menyambut baik inisiatif strategis ini. Beliau menyampaikan apresiasi tinggi terhadap semangat belajar para calon pekerja yang sedang mengikuti pelatihan. "Kami melihat langsung bahwa anak-anak peserta pelatihan bahasa dan budaya Jepang ini memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Keinginan mereka untuk dapat bekerja dan magang di Jepang sangat besar, dan ini adalah modal penting bagi kami untuk mendukung cita-cita mereka," ujar Juanda. Juanda menegaskan bahwa Disnakertrans Muba, melalui arahan Kepala Dinas, Herryandi Sinulingga, AP, siap mendukung penuh upaya kolaborasi yang dapat membuka peluang kerja internasional, sekaligus meningkatkan kualitas SDM lokal agar mampu bersaing di pasar global. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat bagi IJBNet dan Disnakertrans Muba untuk melaksanakan rekrutmen SDM secara terstruktur dan memberikan bekal terbaik bagi para peserta magang-kerja sebelum diberangkatkan ke Jepang.

Sekayu, – Tim Patriot yang dipimpin oleh Aufa Fadhil Islami baru saja menyelesaikan penelitian mendalam mengenai kawasan transmigrasi di Kecamatan Sanga Desa, Air Balui, Jud dan Nganti, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Hasil penelitian tersebut dipresentasikan hari ini, Rabu (3/12) dengan mengusulkan serangkaian rekomendasi strategis yang mencakup perbaikan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan penegasan batas wilayah. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Muba, Herryandi Sinulingga, AP, bersama Kepala Bidang Transmigrasi, Akhmad Fanfani Syafri, ST., MT, dan Plt. Kepala Bidang Lattas, Dodi Eka Saputra, SE., MM, serta jajaran staf dinas lainnya di ruang rapat Disnakertrasn Muba.  Rekomendasi Pembangunan Aufa Fadhil Islami  Menyampaikan Dalam rekomendasi jangka pendek-menengah, Tim Patriot mengusulkan langkah-langkah mendesak untuk mitigasi dan peningkatan kualitas hidup warga, antara lain: * Perbaikan jalan poros yang menghubungkan SP 1 dan SP 2. * Renovasi SD 04 Air Balui SP 2 untuk meningkatkan kualitas pendidikan. * Pemberian bantuan sapi untuk pengembangan SISKA (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit) dan pelatihan bagi warga setempat. * Pembangunan posko bencana dan pencucian parit secara berkala untuk mitigasi bencana. * Pengaktifan koperasi unit desa (KUD) dan kelompok tani di SP 1, SP 2, dan SP 3 guna meningkatkan organisasi masyarakat setempat. * Peningkatan layanan transportasi air dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal, termasuk komersialisasi ikan gabus. Rekomendasi jangka panjang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi warga, yang mencakup: * Pemberian lahan ganti bagi warga SP 3 yang direlokasi. * Penegasan batas desa dan legalisasi lahan untuk menambah kepastian hukum. * Pembukaan lahan plasma untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam rekomendasi kedua, Tim Patriot memperkenalkan peta jalan pengembangan komoditas, yang mencakup strategi ekonomi terperinci terkait hilirisasi komoditas lokal, seperti padi dan minyak sawit, serta rencana investasi infrastruktur mendesak yang dapat diajukan melalui APBN dan DAK. Kolaborasi Untuk Masa Depan Rekomendasi ini menekankan pentingnya kolaborasi di antara berbagai pihak—pemerintah daerah, pusat, dan mitra swasta/LSM. Beberapa tugas yang diidentifikasi termasuk penguatan penyuluhan pertanian lapangan (PPL) serta akses ke pembiayaan mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Menanggapi urgensi rekomendasi ini, Kadisnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, AP, menegaskan bahwa dokumen ini tidak akan sekadar menjadi laporan yang terabaikan. “Rekomendasi strategis dari Tim Patriot ini adalah mandat aksi bagi kami. Ini bukan sekadar usulan; ini adalah Peta Jalan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Muba khususnya Airbalui Jud dan Nganti. Kami pastikan dokumen ini akan langsung dilaporkan kepada Bupati  HM.Toha Tohet dan Wakil Bupati Kyai Abdul Rohman Husen karena secara prinsip sesuai visi dan misi “ Muba Maju Lebih Cepat” selain itu. Rekomendasi ini  akan kami teruskan ke bapeda  dan OPD terkait, kami akan menjadikannya dasar perencanaan dan pengajuan kolaborasi, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga ke Pemerintah Provinsi dan Pusat. Usulan Perbaikan Infrastruktur dan lainya telah juga kami tindaklanjuti sesuai rekomendasi Tim Patriot Ke Kementrian Transmigrasi dan atas usulan ini ada 3 SD yang didalam kawasan transmigrasi di Anggaran Akhir tahun ini sebesar 600 Juta telah dilaksanakan rehab ringan gedung SD, kedepan kita berharap dengan rekomendasi Tim Patriot berdasarkan hasil kajian selama 3 bulan di kawasan, kami berharap kementrian transmigrasi dapat memprioritaskan usulan usulan yang telah diserahkan dan kiranya dianggarkan melalui Anggaran APBN 2026. Muba berkomitmen menjadikan kawasan transmigrasi ini sebagai Model Percontohan yang mandiri, berkeadilan, dan sejahtera,” tegas Herryandi Sinulingga. Dengan demikian, diharapkan kawasan transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berkembang secara holistik, meningkatkan kualitas hidup warga, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Sekali lagi kami Ucapkan Terimakasih kepada Tim Patriot yang telah melaksanakan tugas dikawasan transmigrasi Muba dan Terimakasih Kepada Kementrian Transmigrasi Yang telah Menugaskan Tim Patriot melaksanakan tugas mulia dikawasan Transmigrasi Muba dan kami berharap hasil rekomendasi tim dapat kita tindak lanjuti secara bersama tegas Sinulingga.

Sekayu – Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 telah resmi memperkenalkan perubahan penting terhadap PP Nomor 37 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika pasar kerja dan kebutuhan pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu perubahan paling signifikan terletak pada Pasal 21. Dalam aturan sebelumnya, peserta JKP hanya mendapatkan manfaat uang tunai sebesar 45% dari upah mereka selama tiga bulan pertama setelah PHK, yang kemudian turun menjadi 25% untuk tiga bulan berikutnya. Namun, dengan adanya PP No. 6 Tahun 2025, peserta kini akan menerima 60% dari upah mereka secara penuh selama enam bulan ungkap Herryandi Sinulingga,AP Selaku Kadisnakertrans Muba, Selasa (2/12). Lanjutnya Dengan jangka waktu pemberian yang tetap sama, yaitu maksimal selama enam bulan, kenaikan signifikan dalam besaran manfaat menjanjikan dukungan finansial yang jauh lebih baik, memungkinkan pekerja untuk menjaga kualitas hidup mereka saat mencari pekerjaan baru. Perubahan ini tidak hanya berdampak positif bagi pekerja, tetapi juga bermanfaat bagi pengusaha.  Jelas Sinulingga.  Herryandi Sinulingga Menambahkan bahwa, Pekerja akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik, sehingga dapat berfokus mencari pekerjaan baru tanpa merasa tertekan secara finansial. Selain itu, pengusaha yang mematuhi ketentuan ini dapat menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas di tempat kerja. Kewajiban pengusaha juga diatur dalam PP ini. Mereka diwajibkan untuk menyelesaikan semua kewajiban iuran dan denda, meskipun manfaat JKP sudah dicairkan. Jika terdapat tunggakan pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) lebih dari tiga bulan berturut-turut dan terjadi PHK, maka pengusaha wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai sebesar 60% dari upah karyawan kepada peserta JKP.  Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Musi Banyuasin, Herryandi Sinulingga, menekankan pentingnya langkah ini. Kami sangat berharap seluruh perusahaan di Musi Banyuasin dapat memahami dan segera mengimplementasikan ketentuan baru ini.  Hal ini bukan hanya untuk kepentingan hukum, tetapi juga demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih melindungi para pekerja. Kepada seluruh pekerja, kami mengimbau agar segera melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dan BPJS Ketenagakerjaan setelah mengalami PHK. Ini penting agar Anda dapat mengakses hak manfaat JKP sesuai dengan ketentuan yang terbaru. Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muba Ahmad Nizam Farabi menjelaskan bahwa kepesertaan JKP akan otomatis apabila memenuhi persyaratan kepesertaan yaitu:  Warga Negara Indonesia, Belum mencapai usia 54 tahun saat mendaftar, mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baik PKWT maupun PKWTT, Peserta Perusahaan Skala Besar dan Menengah mendaftar pada 5 program Jaminan  Sosial (Jaminan  Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional), Peserta Perusahaan Kecil dan Mikro mendaftar pada 4 program Jaminan Sosial (Jaminan  Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kesehatan Nasional) Sesuai dengan PP 6 Tahun 2025, iuran program JKP berasal dari iuran pemerintah pusat (0,22%) dan rekomposisi iuran JKK (0,24%) sehingga tidak ada tambahan iuran yang perlu di setorkan oleh perusahaan maupun pekerja. Selanjutnya Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Ahmad Nizam Farabi menginformasikan bahwa kriteria penerima manfaat JKP adalah Pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Yang bukan termasuk PHK / bukan penerima manfaat JKP yaitu Pekerja yang mengundurkan diri, mengalam cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, PKWT yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerjanya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, BPJS Ketenagakerjaan  menghimbau seluruh Badan Usaha khususnya di wilayah Musi Banyuasin untuk bisa mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan skala usahanya sehingga pekerja yang berada di perusahaan bisa secara otomatis mengikuti program JKP dan mendapatkan manfaat JKP untuk dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja mengalami kehilangan pekerjaan dikarenakan PHK